Bandung, Jawa Barat – Upaya menyelaraskan kebijakan pusat dengan realitas di lapangan menjadi fokus utama dalam pertemuan hangat para penggiat ekonomi kreatif (ekraf) Jawa Barat. Bertempat di studio kreatif milik seniman seni rupa, Kang Rosid, para pelaku ekraf duduk bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, serta Kepala Bidang Industri Pariwisata, Rispiaga, untuk merumuskan arah baru pengembangan sektor kreatif di wilayah tersebut.
Pemerhati Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Komite Ekraf Bandung, Galih Sedayu, melaporkan bahwa diskusi yang berlangsung cair tersebut menjadi ruang dialog jujur bagi para pelaku dari berbagai daerah, mulai dari Kuningan, Karawang, Garut, hingga Bandung Raya. Dalam pertemuan itu, para penggiat menyampaikan berbagai hambatan nyata yang masih menghimpit, seperti keterbatasan akses pasar, kendala pembiayaan, hingga perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia. Masalah struktural terkait lemahnya orkestrasi antar pemangku kepentingan juga menjadi sorotan tajam dalam upaya membangun ekosistem dari hulu ke hilir.
Padahal, Galih mencatat bahwa kerangka regulasi nasional sebenarnya sudah sangat mumpuni. Mulai dari UU Nomor 24 Tahun 2019 hingga Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif terbaru di tahun 2025 telah memberikan arah yang jelas. Namun, tantangan besar muncul pada tahap implementasi di tingkat daerah, di mana kebijakan sering kali tidak selaras dengan konteks kebutuhan lokal. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan agar kebijakan pusat dapat berinteraksi secara fleksibel dengan karakteristik unik masing-masing daerah di Jawa Barat.
Dalam konteks tersebut, Jawa Barat menaruh harapan besar pada peran Kementerian Ekonomi Kreatif RI untuk mewujudkan ekraf sebagai mesin baru pertumbuhan nasional. Harapan ini mencakup berbagai rencana aksi strategis, mulai dari penciptaan lapangan kerja, fasilitasi kekayaan intelektual, hingga dorongan hilirisasi produk kreatif. Agenda besar ini diharapkan tidak hanya menjadi narasi di tingkat nasional, tetapi benar-benar mampu disinergikan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi para pelaku industri kreatif di Jawa Barat.
Sebagai langkah solutif, pertemuan tersebut melahirkan inisiatif penyusunan dokumen usulan Peta Jalan (Roadmap) pengembangan ekonomi kreatif Jawa Barat. Galih Sedayu menekankan bahwa proses ini tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Langkah awal yang diprioritaskan adalah memperkuat intensitas pertemuan dan membangun kohesi sosial antar pelaku agar simpul kolaborasi terbentuk lebih kokoh. Dokumen ini nantinya dirancang sebagai panduan strategi yang ringkas dan aplikatif, yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai bahan pertimbangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Berita Dari Desa | Membangun Kampung Halaman
