100 Hari Kepemimpinan, Aliansi BEM Purwakarta Layangkan Kritik Terbuka ke Bupati: Soroti Masalah Pendidikan hingga Gedung GCC

Purwakarta — Memasuki hari ke-100 masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Saepul Bahri dan Hapidin, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Purwakarta menyampaikan kritik terbuka terhadap capaian pemerintahan daerah melalui sebuah surat terbuka. Surat tersebut dipublikasikan secara resmi di akun Instagram mereka @aliansibempurwakarta pada Sabtu (31/5), bertajuk “Seratus Hari Menyemai Asa: Pendidikan Tumbuh di Ladang Harapan.”

Dalam surat yang ditujukan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati, mahasiswa menyoroti belum optimalnya kualitas dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Mereka menyatakan bahwa banyak anak usia 5-6 tahun tidak mengakses pendidikan usia dini, dan partisipasi pendidikan dasar hingga menengah masih jauh dari ideal, terutama bagi kelompok marginal. “Di balik deretan angka dan laporan yang rapi, kami melihat kenyataan yang belum mencerminkan visi yang telah digaungkan,” tulis Shela Amelia, Koordinator Aliansi BEM Purwakarta.

Aliansi BEM juga mengkritik keterbatasan intervensi kebijakan terhadap kelompok rentan yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Selain itu, kesenjangan ekonomi keluarga disebut menjadi salah satu penyebab utama anak-anak harus putus sekolah demi membantu perekonomian rumah tangga. “Banyak anak berprestasi terpaksa meninggalkan bangku sekolah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini bukan keluhan, ini jeritan nurani,” kata Shela.

Salah satu sorotan tajam datang dari pernyataan warga yang dikutip dalam surat: “Jika sekolah harus tes dan bayar, lantas siapa yang akan mendidik orang miskin?” Pernyataan tersebut, menurut Aliansi BEM, mencerminkan luka sosial yang tidak bisa diseka hanya dengan pidato dan data. Mereka menuntut pemerintah agar menghadirkan pendidikan sebagai hak dasar, bukan kemewahan yang sulit diakses.

Selain isu pendidikan, mahasiswa juga menyoroti belum difungsikannya secara optimal Gedung Creative Center (GCC) yang disebut-sebut sebagai ruang kolaborasi bagi pemuda. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk membuka kembali akses publik terhadap fasilitas tersebut dan mendesak adanya regulasi yang adil, transparan, serta partisipatif dalam pengelolaannya. “Gedung GCC bukan untuk pajangan, tapi seharusnya jadi rumah ide, kolaborasi, dan kreativitas anak muda Purwakarta,” tegas Shela.

Mahasiswa menilai bahwa ketidakhadiran negara dalam ruang-ruang sunyi pendidikan dan kreativitas adalah bentuk kegagalan dalam menghadirkan keadilan sosial. Mereka berharap, 100 hari pertama bukan hanya menjadi hitungan administratif dalam laporan kerja, melainkan cermin untuk mengukur seberapa jauh kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat kecil. “Kami tidak meminta mukjizat, hanya keberanian agar Bapak hadir di tempat yang paling gelap dan dingin,” lanjut Shela.

Aliansi BEM juga menekankan bahwa surat terbuka ini bukan bentuk oposisi, melainkan upaya untuk mengingatkan dan mengawal janji-janji yang pernah disampaikan. “Pemerataan pendidikan dan akses fasilitas publik adalah tanggung jawab pemerintah, bukan sekadar retorika politik,” tambahnya dalam unggahan resmi mereka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Aliansi BEM menyatakan siap berdialog dan diskusi bersama apabila pemerintah terbuka terhadap kritik konstruktif. Mereka berharap surat terbuka ini dapat menjadi momentum untuk membenahi pendidikan dan memperluas akses kreativitas anak muda demi masa depan Purwakarta yang lebih adil dan inklusif. (Adb)

Berita Dari Desa

Membaca Kampung Halaman