Mahasiswa Unkris Demo Tolak Potong Gaji dan Krisis Anggaran

Bekasi, daridesa.com – Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana (Unkris) menggelar demonstrasi di depan kantor Rektorat dan Yayasan Unkris di Desa Kalisari, Kecamatan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, pada Rabu (3 Juli 2024) kemarin.

Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan pemotongan gaji dosen dan karyawan sebesar 25% serta kesulitan anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan. Demonstrasi berlangsung pada Rabu, 3 Juli 2024, dan melibatkan mahasiswa dari beberapa fakultas di Unkris.

Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk transparansi anggaran Unkris, pelaporan rutin penggunaan dana anggaran kepada civitas akademika, penyelesaian masalah Uang Kuliah Tunggal (UKT), peningkatan fasilitas kampus, dan kebebasan organisasi mahasiswa. Mereka menuntut rektor dan yayasan untuk menemui mereka dan memberikan penjelasan langsung mengenai kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, harapan tersebut tidak terwujud karena hanya dua perwakilan kampus, yakni Ali Johardi, Ketua Pengawas Yayasan Unkris, dan Parbuntian Sinaga, Warek 3, yang menemui mereka.

“Dari bulan Juni gaji ibu juga sudah dipotong 25%, (pemotongan ini) sangat berdampak. Dosen juga sulit untuk protes karena kebijakan ini juga tanpa sosialiasi. Ada karyawan seperti OB itu yang bawa uang bulanan hanya 300 ribu sampai 500 ribu, kalau dipotong lagi 25% coba bayangin gimana cara mereka makan”, wawancara penulis dengan salah satu dosen Universitas Krisnadwipayana.

Kebijakan pemotongan gaji yang diberlakukan sejak Juni 2024 dinilai sangat merugikan dosen dan karyawan. Dalam wawancara dengan salah satu dosen Unkris, terungkap bahwa pemotongan ini membuat banyak karyawan, terutama yang berpenghasilan rendah, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemotongan gaji ini juga berdampak pada kualitas perkuliahan, di mana banyak dosen hanya memberikan materi secara online tanpa interaksi yang memadai.

Mahasiswa berharap pihak kampus dapat memenuhi hak-hak mereka dengan menyediakan pelayanan dan fasilitas yang memadai. Kondisi ini dianggap sudah sangat berlarut-larut, dan banyak mediasi serta janji yang ditawarkan sebelumnya dinilai tidak terwujud. Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Unkris, Maulud Adlani, menyatakan bahwa akan ada transparansi anggaran yang selama ini tidak ada, kegiatan mahasiswa yang terhambat akan direalisasi, dan kebijakan parkiran yang memberatkan mahasiswa akan ditinjau kembali. Mahasiswa memberikan ultimatum bahwa mereka akan terus berdemonstrasi jika tuntutan mereka belum terpenuhi.

“Ada beberapa poin hasil audiensi tadi bersama Ketua Pembina Yayasan Topane Gayus Lumbuun di dalam. Misalnya saja akan ada transparansi yang selama ini tidak ada. Lalu, kegiatan mahasiswa yang terhambat akan direalisasi dan diberi perizinannya. Kemudian Kebijakan parkiran yang memberatkan mahasiswa akan ditinjau kembali,” kata Maulud Adlani, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana.

Berita Dari Desa | Membaca Kampung Halaman