Kabupaten Bogor, Jawa Barat – Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh situasi desa. Karena itu, data desa harus presisi dan mencerminkan realitas lapangan, bukan sekadar angka administratif.
Pernyataan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University sekaligus penggagas Data Desa Presisi (DDP), Prof. Sofyan Sjaf, dalam Rapat Kerja (Raker) Laboratorium Data Desa Presisi yang digelar di Ruang Seminar FEMA IPB University, Sabtu (18/4).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DDP pada prinsipnya lahir dari keresahan akademik atas ketidaksesuaian antara data formal yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dengan kondisi nyata masyarakat desa. Menurutnya, pendekatan pendataan berbasis pembuktian lapangan menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
“DDP dibangun dari kerja empiris. Kami berkali-kali menemukan kenyataan bahwa data-data publik di level desa tidak mencerminkan fakta sesungguhnya. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan desa,” tukasnya.
Data Desa Presisi, imbuhnya lagi, hingga saat ini baru diterapkan di sekitar lima ratusan desa se-Indonesia, sementara tantangan nasional ke depan sangat besar. Jika kebijakan Satu Data dikristalisasi secara kelembagaan di tingkat nasional, maka pendataan berpotensi mencakup sekitar 84 ribu desa di seluruh Indonesia.
“Jika itu menjadi keputusan politik, maka DDP harus melompat lebih progresif—baik dari sisi metode, kelembagaan, maupun kapasitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Diketahui, Raker Lab. Data Desa Presisi turut dihadiri langsung oleh Ketua Lab. DDP, Dr. Rajib Gandi serta unsur Dewan Pengarah, Prof. Megawati Simanjuntak dan Prof. Dodik Briawan. Dalam sambutannya, Dr. Rajib Gandi memaparkan bahwa inovasi DDP telah menjangkau 14 provinsi, dengan capaian pendataan sebanyak 368.719 keluarga, 1.212.038 jiwa, serta lebih dari 155 juta atribut data.
“Data Desa Presisi merupakan kegiatan padat karya yang melibatkan banyak pihak. Lab. DDP menjadi rumah bagi gerakan DDP melalui riset, inovasi, pengabdian, pengembangan, dan diseminasi data desa,” ungkapnya.
Arahan unsur Dewan Pengarah menekankan pentingnya penguatan eksekusi program dan optimalisasi pemanfaatan data. Kemudian, hal-hal lain yang turut menjadi perhatian adalah peningkatan partisipasi pengurus, penguatan tata kelola organisasi, serta publikasi hasil riset agar data yang telah dihimpun memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa.
Rapat Kerja Lab. DDP diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang lebih operasional sekaligus mempertegas posisi DDP sebagai pondasi strategis pembangunan desa berbasis data yang berangkat dari realitas lapangan. (Wid)
Berita Dari Desa | Membaca Kampung Halaman
