Sidoarjo, Jawa Timur – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (PemProv Jatim) melakukan langkah besar dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Provinsi Jawa Timur kini menggeser fokus pembangunan dari sekadar penyerapan anggaran menjadi penghasil pendapatan melalui prinsip Creative Financing.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, saat membuka acara Orientasi Program Desa Berdaya Tahun 2026 di Sidoarjo, dilansir dari Diskominfo Jatim, Senin (6/4/2026).
Dalam arahannya, Budi Sarwoto menekankan pentingnya perubahan paradigma di tingkat desa. Menurutnya, desa tidak boleh lagi hanya berfokus pada cara menghabiskan anggaran, tetapi harus mulai berpikir kreatif untuk menciptakan sumber pendapatan baru.
“Kita harus mengubah pola pikir, dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi mampu menghasilkan pendapatan melalui Creative Financing,” ujar Budi di hadapan para peserta orientasi.
Strategi ini terbukti memberikan dampak signifikan bagi Jawa Timur. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur hingga September 2025, angka kemiskinan di Jatim berhasil ditekan hingga 9,30%. Selain itu, Jawa Timur tetap mengukuhkan posisinya sebagai provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 4.716 desa.
Sebagai mesin penggerak di tahun 2026, Pemprov Jatim meluncurkan strategi “SPEDA MATIK” (Branding Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Tematik). Program ini dirancang sebagai stimulus untuk menumbuhkan ikon ekonomi kreatif yang unik di setiap wilayah.
Ikon-ikon ekonomi tersebut nantinya akan dikelola secara profesional oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tujuannya jelas: mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADesa) secara berkelanjutan agar desa bisa membiayai pembangunannya secara mandiri.
Budi Sarwoto juga mengingatkan, bahwa setiap bantuan keuangan yang dikucurkan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun kepada publik.
“Saya minta para peserta aktif berdiskusi mengenai kendala teknis agar implementasi bantuan keuangan khusus ini berjalan lancar dan memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Untuk menjamin transparansi, para peserta yang terdiri dari unsur Dinas PMD, Camat, hingga Kepala Desa dari 13 kabupaten dibekali simulasi aplikasi E-Monitoring Kinerja (E-MKP). Sistem digital ini memungkinkan seluruh proses—mulai dari identifikasi potensi hingga realisasi produk—terpantau secara real-time dan transparan. (Red)
Berita Dari Desa | Membaca Kampung Halaman
