Purwakarta, Daridesa.com – Komunitas Pena dan Lensa (KOPEL) melontarkan keresahannya terhadap arah pembangunan dan kebijakan ruang publik di Purwakarta yang dinilai semakin menjauh dari kebutuhan warga, khususnya anak muda dan pelaku seni.
Mereka menilai pemerintah daerah gagal menghadirkan ruang ketiga yang aman, inklusif, dan terjangkau bagi aktivitas kreatif masyarakat.
Dalam rangkaian kampanye visual yang beredar luas di media sosial melalui Instagram resminya @kopelstudio, KOPEL menggambarkan realitas Purwakarta hari ini. Ruang untuk berekspresi menyempit, ruang publik tidak ramah untuk berkumpul, sementara kafe yang menjadi alternatif justru menghadirkan batas ekonomi. Kreativitas, menurut KOPEL, kini seolah hanya bisa hidup jika mampu membayar tempat.
https://www.instagram.com/p/DVNfBwrkdpY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
“Di kota istimewa, apakah kreativitas tidak menemukan tempat?” Ujar Rangga Maulan Ihsan selaku Koordinator Umum KOPEL, menyindir jargon ‘Istimewa’ yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.
KOPEL menyoroti praktik pemindahan ruang diskusi dan kreativitas ke kafe sebagai bentuk kegagalan negara dalam menyediakan ruang publik. Alih-alih menjadi solusi, kafe justru menciptakan eksklusivitas baru, di mana ide dan diskusi hanya bisa berlangsung bagi mereka yang memiliki daya beli.
“Inovasi pemuda adalah investasi daerah. Tapi hari ini, ide cemerlang dihargai 30–50 ribu rupiah per cangkir kopi. Jika untuk berkumpul saja harus membayar, lalu bagaimana nasib mereka yang tidak punya daya beli?” kata Rangga.
Lebih jauh, KOPEL menilai paradigma pembangunan kota terlalu berorientasi esklusif, namun abai terhadap kehidupan sosial warganya. Banyaknya taman dan infrastruktur tidak serta-merta menghadirkan ruang hidup, karena minimnya ruang aman untuk berdiskusi, berkarya, berpendapat, dan berekspresi secara bebas.
Dampaknya, menurut KOPEL, semakin banyak seniman dan anak muda kreatif Purwakarta yang memilih pergi ke kota lain seperti kota yang lebih produktif dan punya ruang apresiasi seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan kota lainnya, untuk berkembang. Fenomena ini dianggap sebagai bentuk kegagalan daerah dalam mempertahankan sumber daya potensinya sendiri.
Ketua Dewan Pembina KOPEL, Ikhsan Kamil, menilai persoalan ini seharusnya dipahami secara emosional dan kultural oleh para pemimpin daerah. “Pemimpin yang berlatar belakang seniman atau budayawan seharusnya bisa ‘merasa’. Bukan malah takut tersaingi oleh kesenian yang tumbuh dari masyarakat,” ujarnya.
Tambah Ikhsan, Jangan Cuma Diam di Kamar, KOPEL menegaskan bahwa ruang ketiga tidak akan pernah diberikan jika kita terus diam. kita mengajak masyarakat untuk berbicara, berkarya, dan menuntut hak atas ruang apresiasi berkarya untuk mewujudkan visi Purwakarta Istimewa. (Di)
