Banyumas, Jawa Tengah – Pemerintah Desa Kemutug Kidul, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, membangun kantor desa baru dengan desain menyerupai Istana Negara. Konsep tersebut dipilih untuk menghadirkan fasilitas pelayanan publik yang lebih representatif, nyaman, serta mampu mengakomodasi berbagai aktivitas masyarakat.
Dilansir dari Kompas.com, Kepala Desa Kemutug Kidul, Kardi Daryanto, mengatakan pembangunan dilakukan karena kantor desa lama sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pelayanan. Selain memiliki lahan parkir yang terbatas, lokasi kantor lama juga sering menyulitkan saat desa menggelar kegiatan yang dihadiri banyak warga.
Kantor desa baru dibangun di atas lahan yang lebih luas dengan ukuran bangunan 13 x 18 meter. Menurut Kardi, lokasi tersebut dinilai lebih memadai untuk menunjang pelayanan administrasi sekaligus menampung berbagai kegiatan masyarakat.
“Awalnya kantor desa lama sudah tidak memadai. Oleh karena itu kami bersama BPD mengusulkan pembangunan kantor desa baru di lokasi bekas lapangan desa agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik,” kata Kardi, dikutip daridesa.com dari Kompas.com, Selasa (4/8/2026).
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah desa sengaja memilih desain menyerupai Istana Negara agar bangunan memiliki ciri khas dan menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap desanya.
“Kami ingin bangunannya berbeda sehingga masyarakat memiliki kebanggaan terhadap kantor desanya. Ada kesan bagus ketika masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan,” ujar Kardi.
Pembangunan kantor desa dilakukan secara bertahap selama tiga tahun dengan memanfaatkan bantuan keuangan dari Bupati Banyumas senilai total Rp650 juta. Anggaran tersebut terdiri atas Rp200 juta pada 2022, Rp300 juta pada 2023, dan Rp150 juta pada 2025.
Kardi menegaskan seluruh biaya pembangunan tidak berasal dari Dana Desa sehingga tidak berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah tahun ini.
“Itu bantuan keuangan bupati, bukan Dana Desa, sehingga tidak berkaitan dengan pemotongan anggaran Dana Desa,” ungkapnya.
Pembangunan kantor desa juga mendapat dukungan masyarakat melalui gotong royong, terutama pada tahap awal pekerjaan.
“Kami mendapat swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga untuk meratakan lahan dan pekerjaan awal pembangunan,” lanjut Kardi.
Di sisi lain, Kardi mengakui penurunan alokasi Dana Desa berdampak pada sejumlah program pembangunan di Kemutug Kidul. Ia menyebut alokasi Dana Desa yang sebelumnya sekitar Rp973 juta kini turun menjadi sekitar Rp374 juta.
“Alokasi Dana Desa yang sebelumnya sekitar Rp973 juta pada tahun anggaran sebelumnya turun menjadi sekitar Rp374 juta pada tahun ini,” katanya.
Akibat berkurangnya anggaran, pemerintah desa terpaksa menunda sejumlah proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa dan jaringan irigasi, karena dana diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan wajib desa.
“Yang paling terdampak adalah pembangunan infrastruktur. Beberapa rencana pembangunan jalan dan irigasi terpaksa dibatalkan karena kemampuan anggaran terbatas,” imbuhnya.
Program pemberdayaan masyarakat melalui skema padat karya juga dikurangi sehingga memunculkan keluhan dari sebagian warga. Meski demikian, Kardi memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah desa.
Sementara itu, potensi pendapatan asli desa dari sektor pariwisata masih tergolong terbatas. Menurut Kardi, objek wisata di Kemutug Kidul hingga kini masih dikelola oleh sukarelawan dan belum menjadi unit usaha resmi milik desa.
Pendapatan dari kawasan wisata rata-rata berkisar antara Rp500.000 hingga Rp600.000 per bulan. Nilai tersebut biasanya meningkat pada akhir pekan maupun musim liburan seiring bertambahnya jumlah pengunjung.
“Kunjungan wisata masih bersifat musiman sehingga pendapatan yang masuk ke desa juga belum besar,” pungkas Kardi. (Red)
