Purwakarta , Jawa Barat – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan peninjauan langsung ke pusat industri genteng di kawasan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa pada 14 April 2026. Kunjungan ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk kesiapan materi lokal dari desa-desa dalam memastikan program “Gentengnisasi” yang menjadi Arahan langsung Presiden demi memperkuat penggunaan produk dalam negeri.
Dalam kunjungannya ke pabrik-pabrik genteng milik warga desa, Menteri yang akrab disapa Bang Ara ini didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pengusaha nasional James Riady.
Kehadiran lintas sektor ini menegaskan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, daerah, dan swasta dalam mendukung kemandirian ekonomi berbasis desa melalui program perumahan pusat nasional.
Menteri PKP menegaskan bahwa pelaksanaan program Gentengnisasi ini tidak hanya mengejar kecepatan distribusi, tetapi juga harus mengedepankan tata kelola yang bersih.
”Pelaksanaan program gentengnisasi ini harus sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kita ingin program ini tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Menteri Ara dengan tegas.
Peninjauan langsung ke lapangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM genteng di tingkat desa benar-benar siap secara teknis. Beliau menjelaskan bahwa hari ini tim berada di pabrik genteng Plered untuk melihat langsung kesiapan UMKM genteng lokal agar siap dari sisi produksi, kualitas, hingga jalur distribusi untuk mendukung kebutuhan program perumahan, khususnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat.
Menteri Ara menampilkan proyeksi angka yang cukup menakjubkan mengenai perputaran uang di tingkat desa jika material lokal dioptimalkan secara maksimal. Beliau menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan program BSPS di Jawa Barat saja, terdapat 40.000 unit rumah yang dibangun tahun ini, di mana setiap unitnya membutuhkan sekitar 300 keping genteng. Dengan harga rata-rata Rp2.300 per keping, potensi ekonomi yang bisa diraup oleh UMKM di desa-desa mencapai angka Rp27,6 miliar.
Angka tersebut diprediksi akan terus melonjak jika ditambah dengan subsidi sektor rumah. Mengacu pada data tahun 2025, terdapat 62.591 unit rumah subsidi di Jawa Barat dengan kebutuhan genteng yang jauh lebih besar, yakni sekitar 730 keping per unit. Oleh karena itu, pemerintah kini mendorong agar seluruh proyek perumahan tersebut diwajibkan menggunakan produk lokal.
”Kita melakukan UMKM genteng lokal bisa naik kelas melalui program gentengnisasi ini, karena skalanya besar dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sebagai informasi pembanding, pada tahun 2025 pemesanan genteng untuk program perumahan tercatat mencapai sekitar 3 juta keping yang diisi oleh kurang lebih 72 pabrik genteng di kawasan Plered.
Menyanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi mendalam atas kebijakan Kementerian PKP yang mengutamakan produk UMKM desa. Menurutnya, penggunaan genteng lokal akan sangat membantu meningkatkan daya beli dan ekonomi masyarakat daerah.
”Kami mengapresiasi Menteri PKP atas program gentengnisasi ini. Penggunaan produk genteng dari UMKM lokal Jawa Barat akan sangat membantu meningkatkan perekonomian daerah,” ujar Dedi Mulyadi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk mempermudah segala bentuk perizinan produksi bagi para pengrajin genteng. Selain itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
”Kami siap membantu mempermudah perizinan produksi genteng serta mendorong peningkatan kesejahteraan, termasuk upah bagi para buruh genteng di Jawa Barat,” tutupnya.
