Bekasi, daridesa.com – Akhir ini Dinas Sumber Daya Air, Binamarga dan Binakontruksi (DSDABMBK) menuai kritik soal pekerjaan pembangunan, hasil penelusuran BHAGASASI INSTITUT menemui beberapa pekerjaan yang mengakibatkan kurang stabilnya pembangunan di Kabupaten Bekasi. Selasa (17/5).
“Dalam tahun 2020 saja itu ada beberapa pekerjaan, DSDABMBK dalam penggunaan anggaran belum mampu mengoptimalkan pekerjaan makanya ada hal yang kurang baik dalam pekerjaan tersebut,” ucap Muhamad Ifky Arendas keterwakilan Bhagasasi Institut.
Ifky menjelaskan ada 8 titik yang lepas perhatian dari DSDABMBK terdapat kekurangan volume pembangunan, 1. Pembangunan jalan Tegal Danas – Kandang Gereng yang di kerjakan oleh PT RGU kurang volume : Rp. 180.605.850,00 , 2. Pembangunan jalan Desa Buni Bakti – HuripJaya (Kp. Sembilangan – Bini Bakti) dikerjakan oleh PT MPA kurang volume : Rp. 95.625.312,40, 3. Pembangunan saluran pembuangan kali Ciherang dikerjakan oleh PT HN kurang volume : Rp.246.140.975,00 , 4. Pembangunan turap Kp Bintaro Desa Muarabakti Kecamatan Babelan kurang volume : Rp.88.179.567,26 , 5. Pengangkatan lumpur dan TPT cidanas paket 1 dikerjakan oleh PT AKM kurang volume :Rp. 64.944.161,64 , 6. Pengangkatan lumpur dan TPT cidanas paket 2 dikerjakan oleh PT AKM kurang volume: Rp.66.181.972,27 , 7. Pembangunan jembatan kali Cikarang sisi Utara Kalimalang dikerjakan oleh PT GRS kurang volume : Rp.147.138.401,62, 8. Pembangunan jalan Wanasari – Puloputer sejajar CBL dikejar oleh PT BJM kurang volume : Rp.21.808.705,25.
“Ini kan masalah, kalau setiap kegiatan terdapat lebih bayar terus, repot Pemkab kalau dalam pembangunan rugi terus, kalau ada yang mau mengembalikan ke kas daerah kalau ngga repot juga lah, tapi kita akan terus telusuri mana saja kegiatan pemkab yang kelebihan bayar bahayanya lagi yang salah titik”. Tegas Ifky
Atas beberapa temuan tersebut Ifky juga mengharapkan ada tindak tegas dari DSDABMBK atas pekerjaan tersebut.
“Ini baru beberapa, dan pekerjaan tersebut kurang volumenya kalau di nominalkan cukup fantastis, 8 temuan kami saja kalau di total itu sebesar Rp. 910.624.945,47”, tegasnya.
Lanjut Ifky, dalam permasalahan tersebut juga terdapat kekosongan jembatan sehingga menyebabkan lemahnya kinerja pemerintah daerah, DSDABMBK juga harus mengevaluasi kelalaian tersebut serta segera mengevaluasi pembuatan komitmen dan pentingnya peran dari Kejari untuk menindak kasus kasus yang seperti ini.
“Soal pembangunan insfrastruktur sangat penting, bagaimana kemudian saya melihat mobil ambulan dari Muaragembong ke Cikarang, lalu melewati jalan yang rusak, amat prihatin dan, ini bisa menjadi evaluasi bersama. Tutupnya.
Berita Dari Desa | Membaca Kampung Halaman
