Purwakarta, Jawa Barat – Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta kembali menjadi sorotan publik. Ketegangan politik di tubuh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dinilai masih berlangsung hingga saat ini, setelah muncul komentar Wakil Bupati yang akrab disapa Abang Ijo Hafidin di salah satu akun media sosial pada Kamis (15/05/2026).
Sinyal keretakan hubungan politik keduanya dinilai semakin terlihat. Sebelumnya, Abang Ijo sempat memberikan klarifikasi melalui media sosial bahwa hubungan dengan Bupati Purwakarta telah kembali harmonis dan tidak lagi dilanda konflik. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda.
Situasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Publik menilai disharmoni antara dua pimpinan daerah itu berpotensi mengganggu sinergitas pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.
Memasuki satu tahun masa kepemimpinan pasangan tersebut, keduanya dinilai jarang terlihat bersama dalam berbagai agenda pemerintahan. Bahkan, dalam sejumlah rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas program strategis daerah, kehadiran Wakil Bupati bersama Bupati hampir tidak pernah terlihat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik, apakah jarak politik tersebut sengaja diciptakan atau memang terjadi perbedaan pandangan yang semakin sulit dipersatukan dengan dalih menjalankan peran dan posisi masing-masing.
Dalam beberapa isu strategis daerah, Abang Ijo juga kerap menunjukkan sikap yang berbeda dengan pendekatan politik Bupati Purwakarta, Om Zein. Mulai dari sorotan dugaan pungutan liar di kawasan Cirata, polemik Program Indonesia Pintar di Kecamatan Sukasari, hingga kebijakan pengetatan izin keramaian hajatan yang menuai kritik masyarakat luas.
Di tengah berbagai polemik tersebut, masyarakat melihat adanya perbedaan cara pandang antara kedua pemimpin daerah dalam menyikapi persoalan warga. Situasi ini pun dinilai bukan sekadar dinamika biasa, melainkan sinyal adanya keretakan politik di pucuk pemerintahan Purwakarta.
Pengamat menilai, apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan muncul poros politik baru menjelang kontestasi Pilkada 2029 mendatang.
Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PB Permata) atau di sapa Depanca, turut angkat bicara.
“Melihat situasi yang terjadi, jika hal itu merupakan manuver politik, seharusnya tidak dilakukan ketika masa pemerintahan baru berjalan satu tahun. Sebab, hal tersebut justru dapat mengganggu jalannya pembangunan di Purwakarta. Yang menjadi korban nantinya adalah masyarakat dan birokrat, karena mereka akan bingung harus berpihak kepada siapa,” ujar Depanca.
Ia menilai kedua tokoh penting di Purwakarta tersebut seharusnya mulai menurunkan ego masing-masing dan lebih fokus menyelesaikan pekerjaan rumah pembangunan daerah.
“Kedua pemimpin harus kembali membangun komunikasi dan memperkuat sinergitas demi kepentingan masyarakat Purwakarta,” tambahnya.
Depanca juga mengingatkan bahwa konflik yang terus dibiarkan dapat berkembang menjadi “bola salju politik” yang sewaktu-waktu pecah dan memicu perang elite di Purwakarta.
Karena itu, ia mendorong para aktivis dan elemen masyarakat sipil untuk ikut mengingatkan kedua pemimpin daerah tersebut, baik melalui tekanan media maupun gerakan aksi, agar segera melakukan evaluasi terhadap hubungan politik mereka sebelum dimanfaatkan menjadi kepentingan politik praktis.
Situasi disharmoni di tubuh Pemerintah Kabupaten Purwakarta kini menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap perbedaan politik di antara kedua pimpinan daerah tidak menghambat jalannya pelayanan publik serta pembangunan yang sedang berjalan.
Berita Dari Desa | Membangun Kampung Halaman
