Purwakarta, Jawa Barat – Kabupaten Purwakarta menjadi saksi tonggak penting penguatan kelembagaan desa di Indonesia. Ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai provinsi memadati Alun-Alun Pasanggrahan Pajajaran, Senin (13/7/2026), untuk menghadiri Pelantikan Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Masa Bhakti 2026–2032.
Momentum nasional tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan Ikatan Keluarga PABPDSI (IKAPABPDSI) serta pengesahan enam Satuan Tugas Nasional (Satgasnas) PABPDSI. Sejumlah tokoh nasional turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran desa sebagai fondasi pembangunan nasional.
Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina PP PABPDSI, H. Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki posisi strategis dalam mengawal keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita keenam yang menitikberatkan pembangunan dari desa dan dari bawah.
“Tugas saya adalah memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran. BPD berada di garis terdepan tata kelola desa, dan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan 75.000 desa yang menjadi rumah bagi sebagian besar saudara kita,” ujar Dudung dalam sambutannya.
Menurutnya, desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan kepercayaan antarwarga. Nilai-nilai tersebut harus terus diperkuat melalui kepemimpinan organisasi yang solid demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum PP PABPDSI Masa Bhakti 2026–2032, Fery Radiansyah, menyatakan bahwa pelantikan ini menjadi awal transformasi organisasi menuju tata kelola yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kami hadir untuk membangun kepemimpinan yang bersih, cakap, dan menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menyukseskan Asta Cita. Kehadiran Bapak Kepala Kantor Staf Presiden menjadi sinyal kuat bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan perwakilan desa semakin kokoh,” katanya.
Sebelum pelantikan, PP PABPDSI telah menggelar Orientasi Nasional dan Rapat Kerja Pengurus Pusat pada 11–12 Juli 2026 di Hotel Prime Plaza Purwakarta. Kegiatan bertema “Berdesa, Berbangsa, dan Bernegara” tersebut diikuti sekitar 150 peserta untuk memperkuat kapasitas organisasi, menyamakan visi kebangsaan, serta merumuskan strategi dalam mengawal pembangunan desa di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa BPD memiliki peran penting sebagai lembaga representasi masyarakat desa yang mengawal proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan pembangunan.
Menurutnya, BPD menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam memastikan berbagai program nasional berjalan optimal, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan desa wisata, hingga desa ekspor.
“Mari kita jaga kekompakan dan bangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Dengan kebersamaan, Asta Cita keenam Presiden akan benar-benar lahir dari karya nyata di desa-desa kita,” ujar Yandri.
Pelantikan Pengurus Pusat PABPDSI di Purwakarta diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang semakin kuat, partisipatif, dan mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. (Red)
