NASIONAL – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) agar dapat didistribusikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Rencana ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
“Tentu ke depan kita akan coba juga bisa disalurkan melalui Kopdes (Koperasi Desa). Karena di Kopdes nanti kan ada gerai gerai, salah satunya gerai dari Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” ungkap Gus Ipul, dikutip daridesa.com dari kompas.com (15/07/2026).
Gus Ipul menjelaskan, selama ini Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan dua jenis bansos, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang biasanya disalurkan lewat transfer bank. Ke depan, kedua bantuan tersebut dikaji agar dapat disalurkan melalui jaringan KDMP. Rencana ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Koperasi, dan pemerintah menargetkan uji coba dapat mulai berjalan pada Agustus 2026 apabila kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia sudah terpenuhi.
Kebijakan ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mendorong penerima manfaat bansos untuk turut menjadi anggota KDMP. Selain menyalurkan bansos, Kemensos juga diinstruksikan memfasilitasi pemasaran produk hasil pemberdayaan sosial masyarakat melalui jaringan gerai koperasi tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, KDKMP akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bansos maupun barang subsidi, sekaligus berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil panen petani seperti gabah dan jagung apabila harganya berada di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menambahkan, peran KDKMP sebagai offtaker akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan pembagian keuntungan 20 persen untuk pendapatan asli desa dan 80 persen kembali kepada masyarakat desa.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi, sebanyak 15.845 unit KDMP telah rampung dibangun hingga pertengahan Juli 2026, sementara 19.539 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Pemerintah menargetkan pembangunan fisik 35.000 unit KDMP dapat selesai pada Agustus 2026.
