NASIONAL – Isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan nilai anggaran mencapai Rp1,8 triliun ramai diperbincangkan publik dalam beberapa hari terakhir. Isu ini kemudian dipertanyakan langsung dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengaku telah berupaya mencari informasi resmi soal pengadaan tersebut, namun tidak kunjung mendapat penjelasan dari pemerintah maupun pihak terkait. Ia turut membandingkan harga kipas angin di e-commerce yang hanya berkisar Rp300.000 hingga Rp338.000 per unit, sehingga mempertanyakan alasan anggaran pengadaan yang disebut mencapai triliunan rupiah.
Menanggapi hal itu, Menkop Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui secara pasti soal pengadaan tersebut dan menegaskan hal itu bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi. Ia hanya menyebut kipas angin model Imatsu MDF yang dijual di salah satu platform e-commerce memiliki harga hingga Rp11,4 juta per unit, tanpa memastikan apakah model tersebut yang dimaksud dalam isu pengadaan.
Saat kembali dimintai tanggapan pada Kamis (16/7/2026), Ferry menegaskan kipas angin yang dimaksud bukan kipas angin plastik seperti yang umum digunakan di kamar kos.
“Ah, itu kipas anginnya bukan kipas angin kos kosan, itu kipas angin, kalau kipas angin kos kosan yang plastik,” ungkap Ferry Juliantono, dikutip daridesa.com dari kompas.com (16/07/2026).
Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, turut merespons kabar tersebut. Ia enggan memberikan jawaban tegas soal kebenaran nilai anggaran, namun meminta pihak yang menyampaikan tudingan menjelaskan sumber data yang digunakan agar tidak menimbulkan narasi yang memprovokasi masyarakat. Joao mengajak semua pihak bersatu mendukung pembangunan desa, alih alih saling melontarkan tudingan tanpa dasar yang jelas.
Terpisah, Kementerian Koperasi menyebut telah memiliki Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) yang dapat menampilkan jumlah barang, termasuk subsidi yang diterima tiap KDKMP, sebagai bagian dari upaya transparansi pengadaan dan implementasi program ke depan.
