Bagi setiap mahasiswa tingkat akhir, sidang skripsi bukan sekadar tahap akhir dari perjalanan panjang di bangku perkuliahan. Lebih dari itu, sidang skripsi merupakan ruang untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian secara ilmiah. Di sinilah gagasan, metode penelitian, hasil pengujian, serta penguasaan ilmu mahasiswa diuji sebelum mereka memperoleh gelar sarjana.
Namun, di balik pentingnya proses tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang patut direnungkan: Apakah pelaksanaan sidang skripsi benar-benar menjadi sarana untuk menguji kemampuan dan penguasaan ilmu mahasiswa, atau justru hanya menjadi kegiatan formalitas untuk memenuhi persyaratan kelulusan?
Secara aturan, negara sebenarnya telah menetapkan standar untuk menjaga mutu pendidikan tinggi. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjamin mutu pendidikan dan kualitas lulusannya. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
Dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), kualitas dosen dan proses pembelajaran menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh setiap perguruan tinggi. Artinya, penunjukan dosen sebagai pembimbing maupun penguji skripsi tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan ketersediaan tenaga pengajar atau pemerataan beban kerja. Aspek kualifikasi akademik, kompetensi, serta kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan topik penelitian mahasiswa juga perlu menjadi pertimbangan utama.
Data dosen yang tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), termasuk Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi perguruan tinggi dalam memeriksa identitas dan rekam akademik dosen. Namun, penilaian kesesuaian keahlian dosen tentu tidak cukup hanya berdasarkan data administratif. Riwayat pendidikan, bidang keahlian, pengalaman penelitian, publikasi ilmiah, dan kompetensi dosen juga perlu diperhatikan sebelum menetapkan seseorang sebagai pembimbing atau penguji.
Sayangnya, antara aturan dan praktik di lapangan terkadang masih terdapat kesenjangan. Di sejumlah perguruan tinggi, penunjukan dosen penguji yang memiliki latar belakang keilmuan berbeda dengan topik penelitian mahasiswa masih ditemukan. Bahkan, kondisi semacam ini terkadang dianggap sebagai hal yang biasa dalam tata kelola kampus.
Padahal, ketidaksesuaian bidang keilmuan antara dosen penguji dan penelitian mahasiswa dapat menimbulkan sejumlah persoalan akademik.
Pertama, penilaian berpotensi menjadi kurang mendalam. Dosen yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan bidang penelitian mahasiswa mungkin mengalami kesulitan ketika harus menguji aspek teknis atau metodologi tertentu. Akibatnya, pembahasan dalam sidang justru lebih banyak berfokus pada persoalan umum, seperti tata tulis, tampilan laporan, atau kelengkapan administrasi. Sementara itu, substansi utama penelitian, ketepatan metode, dan hasil pengujian yang seharusnya menjadi perhatian utama justru kurang dibahas.
Kedua, mahasiswa kehilangan kesempatan untuk memperoleh masukan yang berkualitas. Salah satu tujuan sidang skripsi adalah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan menerima kritik dari dosen yang memahami bidang penelitian mereka. Jika penguji tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai, kesempatan untuk mendapatkan masukan yang mendalam dan bermanfaat tentu menjadi terbatas.
Ketiga, dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kualitas lulusan. Jika proses pengujian tidak berjalan sebagaimana mestinya, gelar sarjana berisiko hanya dipandang sebagai bukti bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan formal, bukan sebagai pengakuan atas kemampuan dan penguasaan ilmu yang benar-benar teruji.
Persoalan ini bukan sekadar perdebatan teoritis. Gambaran sederhananya dapat dilihat dari pengalaman seorang mahasiswa Program Studi Teknik Elektro yang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merancang dan menguji sistem kendali otomatis.
Misalnya, mahasiswa tersebut membuat alat pemilah barang menggunakan sistem konveyor yang dilengkapi mikrokontroler Arduino Uno dan sensor ultrasonik HC-SR04. Sensor tersebut digunakan untuk mendeteksi ketinggian objek secara langsung, kemudian data yang diperoleh diolah oleh sistem untuk menentukan proses pemilahan barang.
Dalam pengerjaannya, mahasiswa harus memahami berbagai aspek teknis, mulai dari rangkaian kelistrikan, pemrograman mikrokontroler, pengaturan sensor, kalibrasi alat, hingga sistem kendali otomatis. Seluruh proses tersebut membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam mengenai bidang teknik elektro.
Namun, ketika tiba saatnya mempertanggungjawabkan hasil penelitian di ruang sidang, mahasiswa justru berhadapan dengan pembimbing atau penguji yang latar belakang keilmuannya tidak memiliki keterkaitan yang memadai dengan bidang penelitian tersebut.
Lantas, bagaimana penguji dapat menilai secara mendalam ketepatan rangkaian listrik, keakuratan pembacaan sensor, maupun kinerja sistem kendali jika tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap bidang tersebut?
Tentu saja, seorang dosen dari bidang keilmuan lain tetap dapat memberikan penilaian terhadap aspek umum penelitian, seperti sistematika penulisan, penyajian hasil, dan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan gagasannya. Namun, untuk menilai aspek teknis yang menjadi inti penelitian, diperlukan dosen yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang terkait.
Di sinilah pentingnya memperhatikan kesesuaian bidang keilmuan dalam penunjukan dosen pembimbing dan penguji. Sidang skripsi seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan dan pengujian pengetahuan, bukan sekadar kegiatan untuk memenuhi prosedur kelulusan.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi terhadap sistem penunjukan dosen pembimbing dan penguji. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) penugasan dosen. Penetapan pembimbing dan penguji perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan, bidang keahlian, pengalaman penelitian, serta kesesuaian kompetensi dengan topik skripsi mahasiswa.
Selain itu, kampus perlu menyediakan mekanisme evaluasi dan penyampaian keberatan secara akademis bagi mahasiswa apabila terdapat penugasan dosen yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan keilmuan penelitiannya. Mekanisme tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan atau mempertanyakan kapasitas dosen, melainkan sebagai upaya menjaga kualitas proses akademik agar berjalan secara objektif dan profesional.
Pada akhirnya, kualitas pendidikan tinggi tidak hanya dapat diukur dari megahnya gedung kampus, banyaknya mahasiswa yang lulus, atau tingginya angka kelulusan setiap tahun. Kualitas pendidikan juga ditentukan oleh keseriusan perguruan tinggi dalam menjaga standar akademik dan memastikan bahwa setiap proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang seharusnya.
Mengkritisi praktik penunjukan dosen pembimbing dan penguji yang kurang memperhatikan kesesuaian bidang keilmuan bukanlah bentuk perlawanan terhadap institusi pendidikan. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap mutu pendidikan tinggi.
Sebab, gelar sarjana bukan sekadar selembar ijazah yang diperoleh setelah menyelesaikan sejumlah persyaratan administratif. Gelar tersebut seharusnya menjadi pengakuan atas kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi seseorang dalam bidang ilmu yang telah dipelajarinya.
Jangan sampai sidang skripsi hanya menjadi formalitas untuk memperoleh gelar sarjana, sementara substansi keilmuan yang seharusnya diuji justru terabaikan. Sebab, yang dipertaruhkan dalam sebuah sidang skripsi bukan hanya kelulusan mahasiswa, melainkan juga marwah keilmuan dan mutu pendidikan tinggi itu sendiri.
