Purwakarta, Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten Cirebon memprioritaskan penanganan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Langkah ini diambil berdasarkan pemetaan daerah rawan kekeringan sebagai acuan utama penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan bahwa daerah dengan kondisi paling kritis akan mendapat perhatian utama dalam upaya pemenuhan kebutuhan air.
“Daerah yang kritis air akan menjadi prioritas agar kebutuhan air bersih masyarakat bisa dipenuhi,” ujar Agus .
Ia menjelaskan, Pemkab Cirebon telah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melalui Surat Keputusan Nomor 388. Status siaga ini berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Menurut Agus, penetapan status tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kekeringan serta potensi kebakaran selama musim kemarau.
Pemkab Cirebon juga terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait untuk menyiapkan langkah penanganan, termasuk teknis pendistribusian air bersih bagi warga terdampak.
“Untuk mengatasi kekurangan air, tentunya kita terus berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait,” lanjutnya.
Saat ini, distribusi bantuan air bersih belum diluncurkan karena pemerintah masih memetakan wilayah terdampak dan melakukan pendataan kebutuhan secara presisi di lapangan.
Di samping itu, Agus mengimbau seluruh masyarakat untuk bijak dan hemat dalam menggunakan air selama musim kemarau berlangsung demi menjaga ketersediaan pasokan air.
“Kami mengimbau masyarakat agar lebih memaksimalkan penggunaan air sesuai kebutuhan. Intinya, harus lebih efisien,” pungkasnya. (Red)
