Jawa Barat, daridesa.com – Persoalan kesejahteraan masyarakat, ketimpangan akses pendidikan, hingga ketergantungan Indonesia terhadap teknologi digital menjadi sejumlah isu yang disoroti Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Dalam pembukaan forum tersebut, Ketua Umum PB PMII Mochammad Shofiyulloh Cokro menyampaikan gagasan mengenai negara kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai pembangunan nasional perlu diarahkan bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan akses pendidikan, perlindungan sosial, dan penguasaan sumber daya ekonomi oleh masyarakat.
Forum yang dihadiri Ketua Majelis Pembina Nasional (Mabinas) PB PMII Abdul Muhaimin Iskandar, jajaran PB IKA PMII, Gubernur Jawa Barat, keluarga alumni PMII Jawa Barat, pengurus PKC, PC, dan Kopri PMII se-Indonesia tersebut menjadi momentum bagi organisasi mahasiswa itu untuk merumuskan arah gerakan di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
Mengusung semangat Era Baru PMII, organisasi ini menempatkan nilai-nilai Pancasila, tradisi pesantren, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, serta amanat konstitusi sebagai pijakan dalam memperkuat kaderisasi dan memperluas keberpihakan terhadap masyarakat.
Pendidikan dan Pesantren: Persoalan Akses yang Belum Selesai
Salah satu isu yang diangkat PMII adalah ketimpangan akses pendidikan, khususnya kondisi kelembagaan pesantren. Mengacu pada Pasal 31 UUD 1945 tentang hak warga negara memperoleh pendidikan, PMII mengapresiasi sejumlah program pemerintah, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, dan perluasan beasiswa LPDP.
Meski demikian, PMII menilai masih terdapat persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian. Keterbatasan sarana pendidikan, asrama, akses digital, serta kemampuan ekonomi kelembagaan pesantren menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Selain itu, PMII menyoroti akses beasiswa yang dinilai perlu diperluas bagi aktivis mahasiswa yang selama ini terlibat dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Atas dasar itu, PMII mengusulkan Program Revitalisasi Pesantren Nasional dan Beasiswa Afirmasi Kepemimpinan bagi Aktivis Mahasiswa.
Usulan tersebut menempatkan pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana memperoleh ijazah, melainkan sebagai instrumen pemerataan kesempatan dan penguatan kapasitas masyarakat.
Perlindungan Sosial Tidak Cukup Berhenti pada Bantuan
Persoalan berikutnya berkaitan dengan perlindungan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 34 UUD 1945. PMII menilai penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu menjadi perhatian agar kebijakan bantuan sosial benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dalam forum tersebut, PMII menyoroti kemungkinan anak yatim, yatim piatu, dan anak rentan tidak terakomodasi dalam pendataan penerima bantuan. Salah satu persoalan yang disebutkan adalah kondisi anak yang tercatat dalam Kartu Keluarga kerabat atau keluarga lain sehingga kondisi kerentanannya tidak sepenuhnya terbaca dalam data kesejahteraan.
Di sisi lain, pengangguran usia muda, pekerja informal, dan kelompok sandwich generation juga dinilai menghadapi kerentanan ekonomi yang membutuhkan perhatian negara.
Bagi PMII, kebijakan kesejahteraan tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyaluran bantuan. Negara juga perlu memperluas program pemberdayaan produktif melalui akses permodalan, pelatihan keterampilan, inkubasi usaha, pembiayaan, dan penciptaan lapangan kerja.
Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kesejahteraan masyarakat harus dibangun melalui kemampuan untuk bekerja, berusaha, dan memperoleh kehidupan yang layak.
Kedaulatan Digital dan Ancaman Ketergantungan Teknologi
Di tengah percepatan transformasi digital, PMII turut menyoroti persoalan kedaulatan teknologi nasional. Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, PMII mendorong agar pengelolaan ekonomi digital tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi korporasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
PMII mengapresiasi percepatan transformasi digital nasional dan pembentukan Danantara Indonesia. Akan tetapi, organisasi ini mengingatkan bahwa perkembangan ekonomi digital juga membawa tantangan bagi UMKM, pekerja platform digital, pengemudi daring, serta generasi muda yang berhadapan dengan risiko otomatisasi dan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Ketergantungan terhadap teknologi asing, menurut gagasan yang disampaikan dalam forum tersebut, perlu dijawab melalui penguatan kapasitas teknologi nasional.
PMII mendorong Danantara menjadi lokomotif investasi strategis dalam pengembangan kecerdasan buatan, pusat data nasional, komputasi awan (cloud computing), semikonduktor, keamanan siber, dan teknologi nasional lainnya.
Ketua Umum PB PMII Mochammad Shofiyulloh Cokro menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen dalam perkembangan ekonomi digital global.
“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar digital. Indonesia harus menjadi pemilik teknologi, pemilik data, dan pemain utama ekonomi digital dunia,” ujar Cokro.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan kemajuan infrastruktur dan kemudahan layanan, tetapi juga menyangkut siapa yang menguasai teknologi, data, dan nilai ekonomi yang dihasilkan.
Delapan Pendirian PMII: Dari Konstitusi Menuju Gerakan Akar Rumput
Selain tiga agenda utama tersebut, PMII menyampaikan delapan pendirian dari Bandung sebagai pijakan gerakan organisasi.
Delapan pendirian itu mencakup kewajiban negara menyejahterakan rakyat melalui regulasi, anggaran, dan kebijakan yang terukur; pemenuhan hak rakyat atas sumber produksi, pembaruan agraria yang adil, pembatasan monopoli, dan penguatan koperasi; serta pengelolaan kekayaan alam yang adil dengan memperhatikan pemulihan lingkungan.
PMII juga menegaskan pentingnya perlindungan hak pekerja atas upah layak, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat. Selain itu, organisasi ini mendorong pemerataan jaminan sosial dan pelayanan dasar, pendidikan bermutu bagi setiap anak, serta penguatan partisipasi masyarakat dan hak warga untuk berhimpun.
Pendirian kedelapan menegaskan komitmen PMII untuk mengawal pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 melalui pendidikan kader, pengorganisasian rakyat, advokasi kebijakan, dan pengawasan anggaran.
Bagi PMII, delapan pendirian tersebut tidak boleh berhenti sebagai rumusan organisasi atau dokumen hasil musyawarah. Seluruh kader didorong membawa agenda tersebut ke tingkat rayon, komisariat, dan cabang agar terhubung langsung dengan persoalan masyarakat.
Cokro juga menegaskan bahwa amanat konstitusi mengenai kesejahteraan tidak cukup dimaknai sebagai kewajiban negara memberikan bantuan kepada kelompok rentan. Lebih dari itu, negara harus memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk bangkit dan hidup mandiri.
“Karena amanat Pasal 34 bukan hanya memelihara mereka yang lemah, tetapi juga memberdayakan mereka agar mandiri. Ukuran keberhasilan konstitusi kesejahteraan bukanlah banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan semakin banyak rakyat yang mampu bangkit, bekerja, berusaha, dan hidup sejahtera dengan martabatnya sendiri,” lanjutnya.
Ia mengajak kader PMII untuk hadir mendampingi pesantren yang membutuhkan perbaikan ruang belajar, keluarga yang belum terjangkau bantuan sosial, serta pekerja sektor informal seperti pengemudi daring.
Dengan demikian, Muspimnas 2026 tidak hanya menjadi ruang konsolidasi kepemimpinan dan organisasi, tetapi juga momentum untuk mempertegas hubungan antara gerakan mahasiswa dan persoalan nyata masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan delapan pendirian tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kerja organisasi yang terukur. Sebab, kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, pemerataan pendidikan, dan kedaulatan digital tidak cukup diperjuangkan melalui pernyataan politik. Semuanya membutuhkan pengawalan kebijakan, keberanian mengkritik ketimpangan, serta keterlibatan langsung dalam kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberpihakan gerakan mahasiswa bukan hanya seberapa lantang menyuarakan kesejahteraan, tetapi sejauh mana gagasan itu hadir dan memberikan perubahan bagi masyarakat.
Penulis: Sunandar/Editor Anomia
Dari Desa | Membaca Kampung Halaman

