Ruang Warga – Arah kebijakan fiskal nasional saat ini layak menjadi perhatian publik. Bukan karena pemerintah tidak memiliki program besar, melainkan karena besarnya anggaran yang dialokasikan harus diimbangi dengan perencanaan yang matang, analisis risiko yang kuat, serta ukuran keberhasilan yang jelas.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekitar Rp83 triliun untuk Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Nilai tersebut merupakan salah satu alokasi terbesar dalam belanja prioritas nasional. Pemerintah menyatakan kedua program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, besarnya anggaran semestinya diiringi dengan pertanyaan mendasar: apakah desain kebijakannya telah memiliki indikator keberhasilan yang terukur, mekanisme evaluasi yang transparan, serta analisis risiko yang memadai?
Dalam ilmu kebijakan publik, setiap rupiah uang negara harus memenuhi prinsip evidence-based policy, yaitu kebijakan yang dibangun berdasarkan data, kajian akademik, analisis biaya-manfaat, serta mitigasi risiko. Negara tidak boleh hanya mengandalkan optimisme, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa manfaat jangka panjang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
Di sisi lain, berbagai kebijakan efisiensi fiskal dan penyesuaian belanja turut memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Beberapa daerah menyampaikan kekhawatiran terhadap ruang fiskal yang semakin sempit untuk membiayai pelayanan publik dan belanja rutin. Kondisi ini berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan daerah apabila tidak diantisipasi melalui mekanisme transfer fiskal yang memadai.
Pemerintah memang menegaskan bahwa belanja pegawai daerah tetap menjadi prioritas dalam kebijakan Transfer ke Daerah. Namun, tantangan implementasi di lapangan tetap perlu diawasi agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan daerah.
Kritik terhadap kebijakan bukan berarti menolak tujuan program. Makan bergizi merupakan investasi penting bagi kualitas generasi bangsa, demikian pula penguatan ekonomi desa melalui koperasi. Akan tetapi, program yang baik tetap memerlukan tata kelola yang baik. Tanpa pengawasan, evaluasi berkala, dan transparansi penggunaan anggaran, program sebesar apa pun berisiko kehilangan efektivitas.
Negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak membelanjakan anggaran, melainkan negara yang mampu memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat yang terukur bagi rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan suatu pemerintahan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan, tetapi dari kualitas hasil yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pengawasan publik, evaluasi berbasis data, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama setiap kebijakan strategis nasional.
Penulis: Dzikri Abazis Subekti, S.H., M.H
Pengamat Kebijakan
