Purwakarta, Daridesa.com – Pemuda Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Khoerul Hidayat meminta peran dan fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta untuk dievaluasi.
Pasalnya, program petani milenial yang ditawarkan kepada masyarakat yang memiliki minat dalam bidang pertanian khususnya komoditas holtikultura dan padi untuk wilayah Kecamatan Cibatu salah satunya adalah Desa Cipinang yang di prakasai oleh kelompok pemuda, namun tidak ada komunikasi lebih lanjut mengenai hal itu.
Baca yang lainnya
Dari keterangan narasumber, pada bulan Desember 2022. Kelompok Pemuda-Pemudi Desa Cipinang masuk kedalam klasifikasi penerima bantuan Petani Milenial 2022, tetapi sampai saat ini tidak ada bentuk bantuan apapun yang diterima
“Pada tahapan pertama, PPL melakukan pendataan pada Bulan Oktober 2022 yang lalu. Seharusnya setelah itu harus adanya persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Tetapi empat poin tersebut dilupakan begitu saja tanpa adanya komunikasi baik dari PPL kepada kelompok kami” Ujar Khoerul Hidayat Kepada Daridesa.com
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berada dalam naungan Balai Penyuluh Pertanian (BPP), menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2006 menimbang bahwa penyuluh sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, perternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.
“Menyelaraskan dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2006. Dengan melihat fakta terjadi apakah peran dan fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) khususnya Kecamatan Cibatu ini, sudah layak sebagai garda terdepan untuk pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan Cibatu?” Tegas pria yang hangat disapa Othonk itu.
Menurutnya, PPL Kecamatan Cibatu belum ada respon baik dalam menanggapi hal tersebut.
“Sikap PPL di Kecamatan Cibatu ini saya rasa sangat acuh, menyeleweng dari pada tugas seharusnya sebagai penyuluh, yaitu memberikan layanan kepada masyarakat khususnya dalam pengembangan bidang pertanian.” kritik Khoerul Hidayat.
Jika memang tidak masuk dalam klasifikasi penerima bantuan Petani Milenial, Kata Khoerul Hidayat. Menurut saya tidak pantas mendapatkan info dari kecamatan lain tanpa PPL nya memberitahukan langsung selama berbulan-bulan, dan ditanyakan tidak ada respon yang baik. Lalu dengan kedua kawan saya yang jelas masuk klasifikasi pun dialihkan juga kepihak lain.
“Ini bukan sekadar bantuannya saja, kejadian ini tidak boleh dinormalisasi jika dibiarkan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan yang mengakar dalam system, dan tentu akan lebih banyak lagi yang merasa dirugikan.” Ujar Khoerul Hidayat.
Dalam kapasitasnya, Lanjut Khoerul Hidayat. Sebagai lembaga negara, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) ini semestinya dapat menjadi wadah untuk membantu mencapai kesejahteraan terhadap pertanian dan petani itu sendiri. Karena akses terhadap petani sangat dekat, sehingga dapat melihat dan mengetahui permasalahan secara langsung dan dapat memberikan solusi yang relevan juga tepat sasaran.
“Bukan hanya sekadar omong kosong, tanpa melihat keadaan nyatanya lalu memanipulasi data. Jika ini terus terjadi sepertinya mustahil untuk mencapai kesejahteraan.” Ujarnya
Dilihat peranan PPL dan tujuan program Petani Milenial tersebut sangat syarat menuju perubahan pertanian di Indonesia melalui pedesaan, untuk meningkatkan generasi muda pengusaha tani yang adaptif terhadap perubahan teknologi, mencipatakan lapangan pekerjaaan, dan regenerasi petani, ini sangat revolusioner. Tetapi yang terjadi BPP sendiri yang seharusnya menjadi wadah yang menjembatani berjalannya program ini untuk mengembangkan pertanian di wilayah Kecamatan Cibatu, malah membuat Trust issue kepada kelompok yang menjadi sasaran tepat program Petani Milenial tersebut.
Lebih lanjut Khoerul Hidayat menambahkan, seharusnya sebagai lembaga yang membantu negara untuk mencapai kesejahteraan, BPP Kecamatan Cibatu dengan programnya bisa memastikan setiap kebijakannya mencerminkan nilai yang beradab, demokratis, dan berkeadilan sosial.
BPP ini memiliki tanggung jawab yang besar peranannya sebagai wadah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat bersama pertaniannya, peternakannya, perkebunannya, serta kelestarian lingkungan Kecamatan Cibatu. Namun sangat disayangkan dengan kejadian ini menunjukan kurangnya profesionalitas dan rendahnya kredibiltas keberadaan lembaga ini. Ucapnya
Sebagai penutup, Khoerul Hidayat berharap. “Saya harap program-program BPP Kecamatan Cibatu kedepannya bukan sekadar untuk pelengkap data dan omong kosong belaka, tetapi mampu menghasilkan program yang memberikan manfaat konkret kepada masyarakat. Atas kejadian ini maka menurut hemat saya, keberadaan PPL dibawah naungan BPP Kecamatan Cibatu patut dievalusi.”
Bertempat di Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Ibu Ayu selaku PPL Kecamatan Cibatu Wilayah Desa Cipinang mengklarifikasi miskomunikasi yang terjadi
“Iya saya alihkan bantuannya kepada pihak lain, karena yang saya lihat setelah bantuan turun kepada kelompok yang ada di Desa Cipinang, tetapi penerima tidak masuk dalam klasifikasi penerima bantuan karena sudah bekerja dan masih kuliah.” Ujarnya
Ditambah, kedua orang yang masuk klasifikasi bantuan tersebut, saya tidak memiliki nomor handphone nya untuk menghubungi”. Kata Ibu Ayu selaku PPL Kecamatan Cibatu Wilayah Desa Cipinang. (Red)
Berita dari desa || Membaca kampung halaman
