Tulisan ini saya buat satu jam setelah melihat dan merasakan aplikasi Nyari Gawe. Sebenarnya tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan kenapa saya jengkel, anggap saja ini subyektif dari seorang desainer aja. Perasaan yang sama ketika kali pertama saya unduh dan buka aplikasi BPJS Kesehatan. Yap, aplikasinya jelek dari mulai logo, UI/UX sampai ke sistem. Tapi orang kita tidak suka dengan kritik pendek menohok menyakiti hati, nanti muncul sanggahan “Kamu sudah lakuin apa buat negara?”. Sekali lagi ya saya ingatkan bahwa untuk bilang masakan gak enak, gak pelu jadi koki cukup jadi customer atau user.
Oke, kita mulai, pada Oktober 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan sebuah aplikasi bernama Nyari Gawe di kawasan industri PT Sun Bright Lestari, Indramayu, ini ramai dibanyak pemberitaan media. Janjinya cukup mulia: menghapus praktik percaloan, memangkas birokrasi lamaran kerja, dan mempertemukan pencari kerja dengan industri secara langsung tanpa pungutan liar.
Menurut beberapa informasi, lebih dari 518 ribu orang telah melamar kerja lewat aplikasi ini, dan tak sedikit provinsi lain ingin mengadopsi sistem serupa. Wow, tentunya mantap sekali trobosan ini. Ini terdengar semacam kisah sukses digitalisasi. Tapi kalau kita ulik lebih dalam ke angka yang sama, muncul pertanyaan dikepala saya: dari setengah juta pelamar itu, berapa yang benar-benar mendapat pekerjaan?
Angka pendaftar besar, tapi maaf saya gak bisa percaya begitu saja!
Gak perlu ngawang deh, kita mengacu pada data resmi Disnakertrans Jawa Barat per April 2026, dari 518.213 pelamar yang tercatat, baru 493 orang yang benar-benar diterima kerja. Simpelnya, rasio keberhasilannya kurang dari satu persepuluh persen. Menonjolkan jumlah pendaftar sebagai indikator keberhasilan, padahal jumlah pendaftar sejatinya hanya mengukur seberapa banyak orang yang mencoba, bukan seberapa banyak yang berhasil. Sebuah toko bisa saja ramai pengunjung setiap hari, tapi kalau yang benar-benar membeli tidak ada, apakah toko itu layak disebut sukses?
Kalau kita cermati, gap ini terasa jauh jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran di Jawa Barat saat ini tercatat sekitar 1,8 juta orang. Bahkan Gubernur sendiri pernah mengakui bahwa meski persentase tingkat pengangguran turun tipis dari 6,75 persen ke 6,71 persen, jumlah absolut pengangguran justru naik sekitar 20 ribu orang.
Berdasar angka tersebut maka klaim keberhasilan lewat berapa banyak pendaftar mulai terasa seperti cara membingkai masalah besar dengan bahasa motivasi.
Ini Aplikasi makan Anggaran Berapa? Karena jelek banget!
Pertanyaan paling mendasar dari proyek digital pemerintah manapun: berapa uang yang dipakai untuk membuatnya, lalu apakah hasil yang didapat sepadan dengan itu? Sampai tulisan ini saya buat, saya sulit menemukannya. Mulai dari LPSE Provinsi Jawa Barat hingga Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik LKPP, tidak menemukan angka nilai proyek untuk pengembangan aplikasi ini.
Kemungkinan besar penjelasannya ada pada pernyataan Kepala Diskominfo Jabar sendiri, yang menyebut bahwa Nyari Gawe sebenarnya adalah pengembangan dari aplikasi yang sudah ada, bagian dari rencana Pemprov untuk menata ulang dan menggabungkan berbagai aplikasi milik OPD yang selama ini tumpang tindih.
Jika benar dikerjakan secara swakelola oleh internal Diskominfo, itu artinya anggarannya tidak muncul sebagai paket tender yang bisa dilacak publik lewat sistem pengadaan. Tapi ini justru memunculkan masalah baru. Swakelola bukan berarti bebas pengawasan. Anggaran tetap berasal dari APBD, dan APBD berasal dari pajak masyarakat Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat pun sudah memberi sinyal serupa. Anggota DPRD Dapil Kabupaten Bogor, Dedi Aroza, secara terbuka menyoroti rasio pelamar dengan yang diterima kerja, dan menegaskan bahwa dewan akan mengawasi ketat agar anggaran pengembangan teknologi ini sebanding dengan hasil nyata bagi pencari kerja.
Persoalannya, pengawasan itu baru berarti kalau angkanya bisa diakses publik sejak awal, bukan hanya lewat pernyataan pers setelah aplikasi berjalan berbulan-bulan.
Masalah Teknis, Eror Terus
Tangkapan Layar Aplikasi Nyari Gawe
Di App Store, sejumlah pengguna mengeluhkan sistem OTP dan error login yang berulang setiap bulan. Video keluhan serupa juga bermunculan di platform lain, menandakan masalah ini bukan kasus terisolasi. Hal ini sejalan dengan rating yang didapat Aplikasi.
Pemerintah sendiri mengklaim sudah menangani 51 aduan masyarakat terkait kendala teknis. Tapi kalau dibandingkan dengan volume keluhan yang terlihat di kolom ulasan aplikasi, angka itu sangat kecil. Ada kemungkinan sistem pelaporan resmi belum menjangkau sebagian besar pengguna yang mengeluh, atau memang belum semua laporan direspons dengan baik. Yang jelas, klaim penanganan aduan seharusnya diiringi transparansi soal berapa total keluhan yang masuk, bukan hanya berapa yang berhasil diselesaikan.
Ada satu hal yang nyaris tidak dibahas media manapun terkait aplikasi ini, yaitu keamanan data pribadi. Untuk mendaftar, pengguna diwajibkan memasukkan Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, alamat email, dan nomor telepon. Data ini kemudian diteruskan ke Disnakertrans, lalu disalurkan ke perusahaan mitra yang membuka lowongan.
Alurnya masuk akal secara fungsi, tapi menyisakan pertanyaan penting yang belum terjawab publik. Bagaimana standar keamanan siber yang diterapkan untuk melindungi data NIK ratusan ribu warga ini? Berapa lama data disimpan? Siapa saja perusahaan swasta yang punya akses, dan apakah ada audit independen terhadap praktik pengelolaan datanya? Sejauh ini, tidak ada dokumen publik yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Kritik Mulu, Apa Solusinya?
Saya paham jika Aplikasi Nyari Gawe bukan ide yang buruk. Menghubungkan pencari kerja dengan industri lewat platform digital, dan memangkas ruang bagi calo dan pungutan liar, adalah tujuan yang layak didukung, karena kita tahu korban dari oknum seperti ini tidak sedikit.
Masalahnya bukan pada gagasannya, melainkan pada cara program ini dijalankan, dan pada satu pertanyaan besar yang jarang diajukan sejak awal: apakah Jawa Barat benar-benar perlu membangun aplikasi baru dari nol?
Presiden Joko Widodo pada 2024 pernah mengatakan bahwa ada sekitar 27 ribu aplikasi milik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi, dan menghabiskan anggaran hingga Rp 6,2 triliun. Bahkan pada Februari 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital baru saja memperketat aturan belanja teknologi informasi, mewajibkan setiap instansi mengantongi izin sebelum membuat aplikasi baru, semata untuk mencegah duplikasi semacam ini terus berulang.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya sudah punya platform serupa bernama SIAPkerja, lengkap dengan layanan Karirhub untuk pencarian kerja berbasis kecerdasan buatan, gratis, dan berskala nasional.
Bahkan Kepala Disnakertrans Jawa Barat sendiri pernah menyebut bahwa Nyari Gawe rencananya akan diintegrasikan dengan sistem pusat sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, hail ini justru mengonfirmasi bahwa sampai saat ini, dua sistem tersebut berjalan terpisah, mengumpulkan data pencari kerja yang kemungkinan besar tumpang tindih, dengan biaya pengembangan dan pemeliharaan yang dipikul dua kali oleh anggaran negara.
Menurut saya ada opsi yang mungkin bisa dipertimbangkan sebelum memutuskan membangun aplikasi baru lagi, baru lagi dan baru lagi. Tetap dengan tujuan dan niat pemerintah di awal, namun setidaknya dua jalan yang lebih murah dan lebih cepat dibanding membangun sistem dari nol.
Pertama, berkolaborasi dengan platform pencari kerja yang sudah stabil dan punya basis data besar, baik itu platform milik pemerintah pusat seperti SIAPkerja, maupun platform swasta yang sudah punya infrastruktur matang.
Kedua, jika kolaborasi lintas lembaga sulit dilakukan karena alasan birokrasi, opsi yang lebih realistis menggabungkan aplikasi ketenagakerjaan daerah pada satu ekosistem super app, alih-alih terus menambah aplikasi baru setiap kali ada pergantian pejabat atau program unggulan.
Tetunya ini sejalan dengan arah kebijakan nasional GovTech Indonesia, yang dirancang untuk menyatukan layanan digital pemerintah dalam satu payung, sekaligus menekan pemborosan anggaran di tengah kebijakan efisiensi yang terus digaungkan pemerintah pusat.
Kedua opsi ini bukan tanpa risiko yang perlu diantisipasi sejak awal. Kolaborasi dengan pihak swasta berarti data pribadi pencari kerja, termasuk NIK dan riwayat pekerjaan, akan dikelola pihak di luar pemerintah, sehingga pertanyaan soal siapa yang bertanggung jawab atas itu menjadi krusial untuk diatur lebih dulu lewat kontrak yang jelas.
Sedangkan jika opsi super app juga bukan jaminan otomatis akan lebih baik. SIAPkerja sendiri, yang sudah berstatus super app ketenagakerjaan nasional, di kolom ulasan Play Store justru dipenuhi keluhan soal loading lambat dan sistem yang sering error. Ini jadi pengingat pentingnya menyatukan banyak aplikasi menjadi satu tidak otomatis menyelesaikan masalah, jika kualitas eksekusi dan pemeliharaannya tetap buruk.
Selain soal arsitektur aplikasi, ada tiga hal mendesak yang bisa segera diperbaiki tanpa harus menunggu keputusan besar soal kolaborasi atau super app. Pertama, Pemprov Jawa Barat perlu membuka rincian anggaran pengembangan dan pemeliharaan Nyari Gawe secara terbuka, baik lewat LKPJ Gubernur maupun laporan kinerja Diskominfo, tanpa harus menunggu permintaan informasi publik satu per satu.
Kedua, indikator keberhasilan program semestinya bergeser dari sekadar jumlah pendaftar menjadi rasio konversi menjadi pekerjaan nyata, karena itulah yang sebenarnya dijanjikan sejak awal peluncurannya. Tanpa informasi penting tersebut, klaim keberhasilan Nyari Gawe akan tetap terasa seperti sejarah yang ditulis oleh satu pihak saja, yaitu pihak yang paling diuntungkan oleh narasi tersebut.
